Trade Related Investment Measures (TRIMS)

PERDAGANGAN GLOBAL DAN TINDAKAN INVESTASI:
Trade Related Investment Measures (TRIMs)
[Orinton Purba, Konsultan Hukum Investasi]

PENGANTAR
Tulisan ini dimaksudkan hanya untuk memberikan pemahaman secara umum kepada para pembaca mengenai Trade-Related Investment Measures (TRIMs), sebagai salah satu kesepakatan dalam konvensi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). TRIMs adalah perjanjian tentang aturan-aturan investasi yang menyangkut atau berkaitan dengan perdagangan. Kesepakatan TRIMs dimaksudkan untuk mengurangi atau menghapus kegiatan perdagangan dan meningkatkan kebebasan kegiatan investasi antar negara. Tujuan utama TRIMs adalah untuk menyatukan kebijakan dari negara-negara anggota dalam hubungannya dengan investasi asing dan mencegah proteksi perdagangan sesuai dengan prinsip-prinsip GATT. Pertimbangan-pertimbangan tersebut menjadi dasar perundingan yang mengarahkan negara-negara penerima modal mengatur investasi asing di negara tersebut. TRIMs melarang pengaturan-pengaturan penanaman modal asing yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip GATT 1994, sebagai instrumen untuk membatasi penanaman modal asing, namun ada pengecualian-pengecualian tertentu asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu juga Hal ini sangat penting diketahui para pengusaha di Indonesia sehingga mereka dapat melihat sejak dini kebijakan-kebijakan internasional yang sangat signifikan mempengaruhi pengembangan usaha di kemudian hari. World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota. Persetujuan tersebut merupakan kontrak antar negara-anggota yang mengikat pemerintah untuk mematuhinya dalam pelaksanaan kebijakan perdagangan di negaranya masing-masing. Walaupun ditandatangani oleh pemerintah, tujuan utamanya adalah untuk membantu para produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan. Pemerintah Indonesia merupakan salah satu negara pendiri Word Trade Organization (WTO) dan telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Oleh sebab itu, apapun alasannya, cepat atau lambat, kebijakan-kebijakan investasi di Indonesia harus mengacu pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Konvensi Organisasi Perdagangan Dunia tersebut.

PENGERTIAN TRIMs
TRIMs adalah perjanjian tentang aturan-aturan investasi yang menyangkut atau berkaitan dengan perdagangan. Kesepakatan TRIMs dimaksudkan untuk mengurangi atau menghapus kegiatan perdagangan dan meningkatkan kebebasan kegiatan investasi. TRIMs merupakan isu baru dalam WTO. Perundingan TRIMs sarat dengan kepentingan negara-negara maju dan mendapatkan pertentangan dari negara berkembang, sehingga menjadi isu yang sensitif. Sejak awal pembahasan agenda Putaran Uruguay, pihak Amerika Serikat yang didukung oleh Jepang mendorong supaya TRIMs diikutsertakan dalam Putaran Uruguay. Keinginan Amerika Serikat adalah larangan terhadap TRIMs yang paling menyebabkan distorsi perdagangan dan adanya kerangka penerbitan untuk TRIMs yang lain. Bagi negara maju TRIMs diarahkan untuk menghilangkan aturan dalam bidang investasi yang dapat menimbulkan distorsi dalam perdagangan internasional. Tuntutan pokok negara-negara maju yang belum dapat diterima negara berkembang meliputi 2 hal. Pertama, negara berkembang tidak menerapkan kebijakan yang menentukan investor asing untuk mengekspor sebagian produksinya sebagai syarat izin investasi (export performance requirement). Kedua, menerapkan kebijakan yang menentukan investor asing untuk menggunakan sebagian dari input produksinya dari sumber dalam negeri (Domestic Content Requirements). Siti Anisah, “Implementasi TRIMs dalam Hukum Investasi di Indonesia”, Hukum Bisnis, Vol. 22 (Desember 2005): 34.

Pada tingkat perundingan Menteri di Brussel, perbedaan tersebut belum dapat diatasi. Hal-hal yang masih mengandung perbedaan fundamental dalam pertemuan ini berkaitan dengan ruang lingkup TRIMs yang akan diatur, tingkat disiplin yang akan diterapkan, aplikasi disiplin terhadap negara berkembang, dan masalah aturan permainan dalam hal perilaku dunia usaha, terutama dunia usaha negara maju dalam tindakan yang bersifat restriktif dan anti kompetisi. Peraturan WTO yang berhubungan dengan Perdagangan, yaitu Trade Related Investment Measures (TRIMs) dibahas dalam Putaran Uruguay yang bertujuan untuk menyatukan kebijakan dari negara-negara anggota dalam hubungannya dengan investasi asing dan mencegah proteksi perdagangan sesuai dengan prinsip-prinsip GATT.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut menjadi dasar perundingan yang mengarahkan negara-negara penerima modal mengatur investasi asing di negara tersebut. TRIMs melarang pengaturan-pengaturan penanaman modal asing yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip GATT 1994, sebagai instrumen untuk membatasi penanaman modal asing, namun ada pengecualian-pengecualian tertentu asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu juga. Sebagai contoh daftar di bawah ini diajukan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa dalam putaran Uruguay, yaitu peraturan-peraturan yang berkenaan dengan:
1. “Local content requirements (LCRs)” memaksa para investor untuk membeli atau menggunakan input dari sumber-sumber lokal mutlak sejumlah tertentu atau sebagai persentase nilai atau kuantitas produksi.
2. “Domestic manufacturing requirements” mewajibkan seorang investor untuk memproduksi sejumlah persentase tertentu atau sejumlah produksi yang ditetapkan atau input di negara tujuan.
3. “Trade balance requirements” membatasi seorang investor melakukan impor produk-produk atau menggunakan produk-produk impor untuk kepentingannya.
4. “Exchange restrictions” umumnya membatasi akses investor untuk menggunakan mata uang asing atau terhadap pendapatan ekspornya.
5. “Domestic sales requirements” mewajibkan penjualan sebesar persentase tertentu dari output atau kuantitas minimum atau nilai produksi di pasar negara penerima investasi.
6. “Export performance requirements” mewajibkan seorang investor untuk mengekspor sebesar persentase yang ditentukan atau sebanyak kuantitas atau nilai tertentu.
7. “Product mandating” mewajibkan seorang investor untuk memberikan hak-hak eksklusif investasi terhadap pasar ekspor yang ditentukan, atau mewajibkan investor tersebut untuk melakukan ekspor ke pasar regional dan internasional tertentu.
8. “Technology transfer requirements” mewajibkan seorang investor untuk memasukkan teknologi tertentu dalam proses produksinya atau melakukan penelitian dan pengembangan teknologi di negara penerima investasi.
9. “Local equity requirements” mewajibkan investor untuk mempertahankan atau mengontrol jumlah persentase modal dalam suatu investasi.
10. “Licensing requirements” mewajibkan seorang investor untuk membuat lisensi produk dan penggunaannya, atau menjual produk dan teknologi tertentu kepada perusahaan-perusahaan domestik.
11. “Manufacturing restrictions” mencegah seorang investor untuk melakukan pabrikasi untuk produk-produk tertentu.
12. “Remittance restrictions” membatasi melakukan transfer keuantungan, pendapatan atau modal ke negara asalnya.
13. “Incentives” termasuk tindakan-tindakan yang memaksa para investor asing untuk menerima TRIMs tertentu, sementara sambil menawarkan benefit atau keuntungan kepada investor.

Peraturan atau kebijakan tersebut di atas menyangkut bidang-bidang yang sensitif, di mana pembatasan, keharusan dan prasyarat diperlakukan oleh negara-negara penerima modal asing.

PRINSIP-PRINSIP TRIMs
Dalam bagian ini akan dibahas secara rinci ketentuan-ketentuan yang diatur dalam TRIMs termasuk ilustrative list,antara lain: Pasal 1 dari TRIMs yaitu:
“This Agreement applies to investment measures related to trade in goods only (referred to in this Agreement as “TRIMs”.
[…….Perjanjian ini hanya berlaku untuk tindakan-tindakan investasi yang berkaitan dengan perdagangan barang].
Menurut Prof Erman Radjagukguk, Pasal 1 ini atas memiliki 2 (dua) alternatif, pertama bahwa TRIMs berhubungan dengan perdagangan barang, dan kedua TRIMs meliputi peraturan-peraturan yang mempunyai akibat penyimpangan dari prinsip GATT dan merugikan perdagangan barang. Sementara pengertian kedua hal tersebut adalah mengurangi atau menghapus segala kebijakan investasi yang menghambat kegiatan perdagangan dan kebebasan kegiatan investasi dan menghapus aturan investasi yang dapat mengganggu dan menghambat perdagangan barang dagangan pada TRIMs yang diidentifikasi.
Pasal 2 TRIMS mengatur prinsip “National Treatment” dan “Qualitative Restrictions”, yang berbunyi:
“Without prejudice to other rights and obligations under GATT 1994, no Member shall apply by TRIMs that is inconsistent with the provisions of Article XI of GATT 1994.”
[…….Tanpa merugikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam GATT 1994 tak satupun negara anggota diperkenankan memberlakukan TRIMs yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal XI GATT 1994]
“An illustrative list of TRIMs that are inconsistent with the obligation of national treatment provided for in paragraph 4 of Article III of GATT 1994 and the obligation of general elimination of quantitative restrictions provided for in paragraph 1 of Article XI of GATT 1994 is contained in Annex to this Agreement”.
[…….Daftar ilustrasi TRIMs yang tidak konsisten dengan kewajiban melaksanakan prinsip national treatment sebagaimana diatur dalam paragraf 4 Pasal III GATT dan kewajiban melakukan penghapusan batasan-batasan kuantitatif sebagaimana ditentukan dalam paragrap 1 Pasal XI GATT terdapat dalam Lampiran Perjanjian ini].
Pasal di atas menyatakan bahwa peraturan investasi yang berhubungan dengan perdagangan barang tidak boleh bertentangan dengan Pasal III XI dari GATT dan daftar ilustrasi yang dianggap sebagai TRIMs berdasarkan Pasal III ayat 4 dan Pasal XI ayat 1 dari GATT.
Article III GATT * mengatur mengenai National Treatment on Internal Taxation and Regulation; antara lain: (1) The contracting parties recognize that internal taxes and other internal charges, and laws, regulations and requirements affecting the internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution or use of products, and internal quantitative regulations requiring the mixture, processing or use of products in specified amounts or proportions, should not be applied to imported or domestic products so as to afford protection to domestic production.* (2) The products of the territory of any contracting party imported into the territory of any other contracting party shall not be subject, directly or indirectly, to internal taxes or other internal charges of any kind in excess of those applied, directly or indirectly, to like domestic products. Moreover, no contracting party shall otherwise apply internal taxes or other internal charges to imported or domestic products in a manner contrary to the principles set forth in paragraph 1.* (3) With respect to any existing internal tax which is inconsistent with the provisions of paragraph 2, but which is specifically authorized under a trade agreement, in force on April 10, l947, in which the import duty on the taxed product is bound against increase, the contracting party imposing the tax shall be free to postpone the application of the provisions of paragraph 2 to such tax until such time as it can obtain release from the obligations of such trade agreement in order to permit the increase of such duty to the extent necessary to compensate for the elimination of the protective element of the tax. (4) The products of the territory of any contracting party imported into the territory of any other contracting party shall be accorded treatment no less favourable than that accorded to like products of national origin in respect of all laws, regulations and requirements affecting their internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution or use. The provisions of this paragraph shall not prevent the application of differential internal transportation charges which are based exclusively on the economic operation of the means of transport and not on the nationality of the product. (5) No contracting party shall establish or maintain any internal quantitative regulation relating to the mixture, processing or use of products in specified amounts or proportions which requires, directly or indirectly, that any specified amount or proportion of any product which is the subject of the regulation must be supplied from domestic sources. Moreover, no contracting party shall otherwise apply internal quantitative regulations in a manner contrary to the principles set forth in paragraph 1.* (6) The provisions of paragraph 5 shall not apply to any internal quantitative regulation in force in the territory of any contracting party on July 1, 1939, April 10, 1947, or March 24, l948, at the option of that contracting party; Provided that any such regulation which is contrary to the provisions of paragraph 5 shall not be modified to the detriment of imports and shall be treated as a customs duty for the purpose of negotiation. (7) No internal quantitative regulation relating to the mixture, processing or use of products in specified amounts or proportions shall be applied in such a manner as to allocate any such amount or proportion among external sources of supply. (8) (a) The provisions of this Article shall not apply to laws, regulations or requirements governing the procurement by governmental agencies of products purchased for governmental purposes and not with a view to commercial resale or with a view to use in the production of goods for commercial sale. (b) The provisions of this Article shall not prevent the payment of subsidies exclusively to domestic producers, including payments to domestic producers derived from the proceeds of internal taxes or charges applied consistently with the provisions of this Article and subsidies effected through governmental purchases of domestic products. (9) The contracting parties recognize that internal maximum price control measures, even though conforming to the other provisions of this Article, can have effects prejudicial to the interests of contracting parties supplying imported products. Accordingly, contracting parties applying such measures shall take account of the interests of exporting contracting parties with a view to avoiding to the fullest practicable extent such prejudicial effects. (10) The provisions of this Article shall not prevent any contracting party from establishing or maintaining internal quantitative regulations relating to exposed cinematograph films and meeting the requirements of Article IV. “The Agreement on Tariff and Trade”, Geneva, July 1986.

Pasal III GATT berhubungan dengan “National Treatment” di bidang perpajakan dalam negeri dan Pasal XI berhubungan dengan larangan umum pembatasan kuantitatif. Kedua Pasal tersebut berhubungan dengan pemakaian instrumen tersebut untuk melakukan diskriminasi barang-barang impor, melarang perdagangan internasional atau melindungi produksi lokal. Pasal III menyatakan dengan jelas berhubungan dengan barang-barang impor dan barang dalam negeri. Pasal XI GATT mengeliminasi penggunaan pembatasan kuantitatif, bergantung kepada kekecualian yang tercantum dalam Pasal tersebut. Bila dibaca dengan cermat, Pasal III GATT sepertinya tiba pada kesimpulan bahwa Pasal ini ingin melarang atau mengeliminasi peraturan pajak, pungutan, hukum peraturan dan pembatasan kuantitatif yang dimaksudkan untuk merugikan produk luar negeri atau melindungi produk lokal. TRIMs berkaitan kepada Pasal III, sebab peraturan-peraturan tersebut di atas menyimpang dan merugikan perdagangan internasional mengenai barang. Inilah sebabnya mengapa TRIMs diletakkan di dalam kerangka hukum dari GATT. Dapat dikatakan bahwa Pasal III GATT melarang negara-negara anggota menyimpang dari National Treatment pada saat menerapkan pajak dalam negeri, pungutan, undang-undang, peraturan-peraturan dan kewajiban-kewajiban untuk memproduksi, menjual, mengangkut, mendistribusikan, atau memakai produk dalam negeri atau produk impor.

Ada tiga (3) elemen utama yang dapat diidentifikasi dari peraturan tersebut.Pertama, “National Treatment” penggunaan pajak dalam negeri, pungutan, undang-undang, peraturan-peraturan dan persyaratan dan produk suatu negara melanggar ketentuan ini bila ia memakai instrumen-instrumen tersebut terhadap produk-produk yang bertentangan dengan prinsip National Treatment.
Pasal XI dari GATT membuat TRIMs lebih dapat diandalkan dan tidak membingungkan sebagaimana Pasal III. Pasal XI yang tidak diskriminatif mengeliminasi pemakaian pembatasan kuantitatif, kecuali pembatasan-pembatasan tersebut termasuk dalam ruang lingkup pengecualian dari pasal itu. Peraturan-peraturan penanaman modal yang berbentuk pembatasan kuantitatif masuk dalam ruang lingkup Pasal XI, tanpa memerlukan pembuktian terhadap penyimpangan dan kerugian dalam perdagangan barang.
Kesulitan dari TRIMs berdasarkan Pasal XI GATT terletak pada arti apa yang dimaksud dengan pembatasan kuantitatif. Pasal XI menentukan peraturan-peraturan kuantitatif sebagai kuota, ijin impor atau ekspor atau peraturan-peraturan lainnya. Apa yang dimaksud dengan peraturan-peraturan lainnya menjadi persoalan tersendiri. Kesulitan-kesulitan ini dapat timbul dalam penerapan Pasal XI GATT terhadap peraturan investasi yang berhubungan dengan perdagangan barang.
Pasal 3 dari TRIMs memperbolehkan negara anggota menyandarkan diri kepada seluruh pengecualian-pengecualian berdasarkan GATT 1994 yang bisa mempengaruhi kewajiban-kewajibannya menyesuaikan dengan National Treatment dan mengeleminasi pemakaian pembatasan kuantitatif. Ini berarti bahwa perjanjian dalam TRIMs tidak memaksakan kewajiban tambahan terhadap negara-negara anggota WTO, dimana mereka tidak berkewajiban untuk mengikuti Pasal XI GATT 1994.
Article 4 TRIMS menyebutkan:
”A developing country Member shall be free to deviate from provisions of Article 2 to the extent and in such a manner as Article XVIII of GATT 1994, the understanding on the balances-of-Payments Provisions of GATT 1994, and the Declaration on Trade Measures Taken for Balance-of-Payments Purposes adopted on 28 November 1979 (BISD 26S/205-209 permit the Member to deviate from the provisions of Articles III and XI of GATT 1994”.
Pasal 4 Perjanjian ini mengijinkan negara-negara berkembang menyimpang untuk sementara waktu dari kewajiban-kewajiban menerapkan larangan-larangan TRIMs. Article 5 TRIMs menyebutkan:
1. Members, within 90 days of the date of entry into force of the WTO Agreement, shall notify the Council for Trade in Goods of all TRIMs they are applying that are not in conformity with the provisions of this Agreement. Such TRIMs of general or specific application shall be notified, along with their principal features.1
2. Each Member shall eliminate all TRIMs which are notified under paragraph 1 within two years of the date of entry into force of the WTO Agreement in the case of a developed country Member, within five years in the case of a developing country Member, and within seven years in the case of a least-developed country Member.
3. On request, the Council for Trade in Goods may extend the transition period for the elimination of TRIMs notified under paragraph 1 for a developing country Member, including a least-developed country Member, which demonstrates particular difficulties in implementing the provisions of this Agreement. In considering such a request, the Council for Trade in Goods shall take into account the individual development, financial and trade needs of the Member in question.
4. During the transition period, a Member shall not modify the terms of any TRIM which it notifies under paragraph 1 from those prevailing at the date of entry into force of the WTO Agreement so as to increase the degree of inconsistency with the provisions of Article 2. TRIMs introduced less than 180 days before the date of entry into force of the WTO Agreement shall not benefit from the transitional arrangements provided in paragraph 2.
5. Notwithstanding the provisions of Article 2, a Member, in order not to disadvantage established enterprises which are subject to a TRIM notified under paragraph 1, may apply during the transition period the same TRIMs to a new investment (i) where the products of such investment are like products to those of the established enterprises, and (ii) where necessary to avoid distorting the conditions of competition between the new investment and the established enterprises. Any TRIM so applied to a new investment shall be notified to the Council for Trade in Goods. The terms of such a TRIM shall be equivalent in their competitive effect to those applicable to the established enterprises, and it shall be terminated at the same time.
6. In the case of TRIM applied under discretionary authority, each specific application shall be notified. Information that would prejudice the legitimate commercial interests of particular enterprises need not be disclosed.
Pasal 5 TRIMs ini mengatur, antara lain: (a) setiap negara anggota diberikan waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak berlakunya persetujuan WTO harus melakukan notifikasi kepada Council for Trade in Goods mengenai semua TRIMs yang diterapkan dan tidak sejalan dengan TRIMs, baik yang berlaku umum maupun yang berlaku khusus disertai dengan ketentuan yang mengaturnya. Dalam hal TRIMs diterapkan berdasarkan kewenangan yang tidak bersyarat, setiap penerapan spesifik harus diberitahukan. (b) menghapuskan semua TRIMs yang dinotifikasi tersebut dalam waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya persetujuan WTO untuk anggota yang tergolong negara berkembang, dan 7 (tujuh) tahun untuk anggota negara terbelakang. (c) Negara anggota dapat memperpanjang masa peralihan untuk menghapuskan TRIMs dengan mengajukan permohonan ke Council dengan memberikan alasan yang jelas kesulitan yang dihadapi dalam melaksanakan persetujuan TRIMs.
Article 6 TRIMS menyebutkan:
1. Members reaffirm, with respect to TRIMs, their commitment to obligations on transparency and notification in Article X of GATT 1994, in the undertaking on “Notification” contained in the Understanding Regarding Notification, Consultation, Dispute Settlement and Surveillance adopted on 28 November 1979 and in the Ministerial Decision on Notification Procedures adopted on 15 April 1994.
2. Each Member shall notify the Secretariat of the publications in which TRIMs may be found, including those applied by regional and local governments and authorities within their territories.
3. Each Member shall accord sympathetic consideration to requests for information, and afford adequate opportunity for consultation, on any matter arising from this Agreement raised by another Member. In conformity with Article X of GATT 1994 no Member is required to disclose information the disclosure of which would impede law enforcement or otherwise be contrary to the public interest or would prejudice the legitimate commercial interests of particular enterprises, public or private.
Article 7 TRIMs menyebutkan:
1. A Committee on Trade-Related Investment Measures (referred to in this Agreement as the “Committee”) is hereby established, and shall be open to all Members. The Committee shall elect its own Chairman and Vice-Chairman, and shall meet not less than once a year and otherwise at the request of any Member.
2. The Committee shall carry out responsibilities assigned to it by the Council for Trade in Goods and shall afford Members the opportunity to consult on any matters relating to the operation and implementation of this Agreement.
3. The Committee shall monitor the operation and implementation of this Agreement and shall report thereon annually to the Council for Trade in Goods.

Dalam melaksanakan perundingan-perundingan yang berkaitan dengan TRIMs, negara-negara anggota sepakat membentuk suatu Komite TRIMs, yang terbuka bagi setiap anggota dan mereka akan memilih sendiri Ketua dan Wakil Ketua, yang akan bertemu paling tidak 1 (satu) kali setahun, kecuali ada permintaan dari anggota untuk melakukan pertemuan lainnya. Komite akan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Dewan Perdagangan Barang sesuai dengan perjanjian dan memberikan pelayanan konsultasi kepada setiap anggota untuk melakukan konsultasi berkaitan dengan TRIMs. Tugas lain Komite ini adalah untuk melakukan pengawasan dan membuat laporan setiap tahun ke Dewan Perdagangan Barang.
Article 8 TRIMs menyebutkan:
“The provisions of Articles XXII and XXIII of GATT 1994, as elaborated and applied by the Dispute Settlement Understanding, shall apply to consultations and the settlement of disputes under this Agreement.”
[Ketentuan-ketentuan Pasal XXII dab XIII GATT 1994, ketika digunakan dan diberlakukan dalam Penyelesaian Sengketa, harus berlaku juga pada konsultasi-konsultasi dan penyelesaian sengketa dalam perjanjian ini]
Pasal 8 TRIMs mengadopsi secara langsung sistem penyelesaian sengketa yang diberlakukan dalam Pasal-Pasal XXII dan XIII GATT 1994 dalam hal terjadi sengketa diantara negara-negara anggota dalam melakukan perundingan dan pelaksanaan ketentuan TRIMs.
Article 9 TRIMs menyebutkan:
“Not later than five years after the date of entry into force of the WTO Agreement, the Council for Trade in Goods shall review the operation of this Agreement and, as appropriate, propose to the Ministerial Conference amendments to its text. In the course of this review, the Council for Trade in Goods shall consider whether the Agreement should be complemented with provisions on investment policy and competition policy.”
Pasal 9 TRIMs menyebutkan bahwa tidak lebih dari 5 tahun setelah berlakunya perjanjian WTO, Dewan akan mengakan peninjauan terhadap pelaksanaan perjanjian, kemudian akan mengadakan usulan-usulan pembaharuan dalam Konferensi Menteri terhadap teks-teks yang perlu diperbaharui.

PENUTUP
TRIMs melarang pengaturan-pengaturan penanaman modal asing yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip GATT 1994, sebagai instrumen untuk membatasi penanaman modal asing, namun ada pengecualian-pengecualian tertentu asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Perubahan-perubahan kebijakan pemerintah berkaitan dengan investasi akan terus berkembang sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia berbagai Konvensi Internasional. Namun demikian, perlu diingat konvensi internasional di bidang perdagangan sangat dinamis karena itu diikuti secara regular sehingga tidak ketinggalan terhadap isu-isu yang sangat signifikan dalam pengembangan perusahaan.

REFERENSI:
Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perusahaan Indonesia. Cetakan Pertama. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
Pakpahan, Normin S. dan Peter Mahmud (Penyusun). Pemikiran Ke Arah Pembaharuan Undang-Undang Penanaman Modal Indonesia. Cetakan Pertama. Jakarta: ELLIPS Project, 1996.
Rajagukguk, Erman. Indonesiasi Saham. Cetakan Pertama. Jakarta: Bina Aksara, 1985.
Rusli, Hardijan. Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya. Cet. Kedua. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.
Riyanto, Astim. World Trade Organization. Cetakan Pertama. Bandung: YAPEMBO, 2003.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Cet. 3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1992.
Suryana, Agus. Negara Macan Asia, NAFTA & UNI EROPA. Cetakan Pertama. Jakarta: Harapan Baru Raya, 2005.
________. Business Guide To Uruguay Round. Cetakan Pertama. Geneva: International Trade Center UNCTAD/WTO (ITC), 1995.
Indonesia. Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas. UU Nomor 1 Tahun 1995 LN Nomor 13, TLN Nomor 3587.

About hukuminvestasi

I am a Corporate Lawyer
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s